Indonesia, dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa, adalah salah satu negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Namun, di balik perkembangan ini, terdapat masalah mendasar yang masih belum terselesaikan: ketidakramahan terhadap pejalan kaki. Di banyak kota besar di Indonesia, seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung, pejalan kaki seringkali diabaikan dalam perencanaan infrastruktur, mengakibatkan pengalaman berjalan kaki yang tidak nyaman dan bahkan berbahaya.
Salah satu masalah utama yang dihadapi oleh pejalan kaki di Indonesia adalah kurangnya trotoar yang memadai. Banyak trotoar di kota-kota besar tidak hanya sempit, tetapi juga sering digunakan untuk parkir motor atau pedagang kaki lima. Hal ini membuat pejalan kaki terpaksa berjalan di jalan raya, berbagi ruang dengan kendaraan bermotor yang dapat meningkatkan risiko kecelakaan. Selain itu, kualitas trotoar yang ada seringkali buruk, dengan permukaan yang tidak rata dan banyak lubang, membuat pejalan kaki, terutama mereka yang lanjut usia atau memiliki disabilitas, sulit bergerak dengan aman.
Selain masalah trotoar, penyeberangan jalan di Indonesia juga merupakan tantangan besar bagi pejalan kaki. Di banyak tempat, zebra cross atau jembatan penyeberangan tidak tersedia atau jarang ditemukan. Pejalan kaki sering kali harus menyeberang di jalan yang padat dengan lalu lintas, tanpa bantuan rambu-rambu lalu lintas atau polisi lalu lintas. Bahkan ketika zebra cross tersedia, tidak jarang pengendara kendaraan bermotor tidak menghormati hak pejalan kaki untuk menyeberang, menambah tingkat bahaya yang dihadapi oleh pejalan kaki.
Kondisi ini diperparah oleh minimnya kesadaran akan pentingnya keselamatan pejalan kaki di kalangan pengendara dan kurangnya penegakan hukum terkait pelanggaran terhadap pejalan kaki. Kurangnya pendidikan tentang etika berkendara dan hak-hak pejalan kaki membuat banyak pengendara tidak memprioritaskan keselamatan pejalan kaki.
Beberapa upaya telah dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Pemerintah dan beberapa organisasi non-pemerintah telah meluncurkan berbagai inisiatif untuk meningkatkan kualitas infrastruktur pejalan kaki. Misalnya, di Jakarta, program revitalisasi trotoar dilakukan di beberapa wilayah untuk memperlebar dan memperbaiki kualitas trotoar. Namun, upaya ini masih jauh dari cukup. Dibutuhkan komitmen yang lebih besar dan berkelanjutan untuk menciptakan lingkungan yang ramah pejalan kaki.
Indonesia perlu belajar dari negara-negara lain yang telah berhasil menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih ramah pejalan kaki. Penataan ulang infrastruktur, penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran hak pejalan kaki, serta edukasi publik yang intensif mengenai pentingnya keselamatan pejalan kaki adalah langkah-langkah yang perlu diambil. Hanya dengan demikian, Indonesia dapat menjadi negara yang tidak hanya berkembang pesat secara ekonomi, tetapi juga memperhatikan keselamatan dan kenyamanan setiap warganya, termasuk pejalan kaki.
Oleh: Badrut Tamam (PP. Assholihiyyah Genuk Semarang)
